Bupati Buol Hadiri Penyerahan LHP LKPD 2025: Komitmen Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
Palu, Tim Redaksi BuolTerkini.com – Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menghadiri secara langsung kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Agenda krusial ini diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Palu, pada Selasa (26/05/2026).
Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Buol tersebut memenuhi undangan resmi dari BPK RI. Acara ini juga dihadiri oleh para kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah, unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing kabupaten/kota, serta jajaran pejabat perangkat daerah terkait.
Instrumen Evaluasi dan Penguatan Kinerja
Penyerahan LHP LKPD ini merupakan instrumen penting dalam proses evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan di tingkat daerah. Dokumen ini menjadi bukti konkret atas wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta pelaksanaan program pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025.
Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menegaskan bahwa catatan dan hasil pemeriksaan dari BPK bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan kompas penting untuk memperbaiki kualitas birokrasi.
“Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami akan bergerak cepat menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa BPK. Ini adalah komitmen mutlak kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” tegas Bupati Risharyudi di sela-sela kegiatan.
Menjaga Transparansi demi Pelayanan Publik
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Buol telah menyerahkan dokumen LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Sulawesi Tengah secara tepat waktu. Penyerahan awal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sekaligus sebagai dasar tim auditor BPK untuk melakukan audit mendalam guna memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan daerah.
Partisipasi aktif dan kehadiran langsung jajaran pimpinan daerah dalam forum ini mempertegas komitmen Kabupaten Buol dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai dengan koridor perundang-undangan, Pemkab Buol optimis dapat mengarahkan program pembangunan yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi penuh pada peningkatan pelayanan masyarakat.
